Panggung Politik Militer

Politik kemungkinan telah tidak asing ditelinga kita, banyak perihal menarik yang sanggup kita perbincangkan. Didalam dunia politik tentu ada perebutan jabatan didalamnya dan didalam menggapai jabatan berikut b tentu banyak yang wajib dikorbankan layaknya halnya bagian Militer yang wajib pengsiun lebih dini dan menjadi warga sipil biasa supaya sanggup mencalonkan diri sebagai bagian pemerintahan.

Kemudian disaat kita bicara dengan politik maka bakal ada jalinan atau keterkaitan diantaranya bakal mengulas masalah kekuasaaan untuk menggapai hak yang diinginkan,yang ke dua kepentingan disini adalah tujuan-tujuan yang wajib dicapai oleh kelompok politik,ketiga yakni kebijakan sebagai hasil dari jalinan pada kekuasaan dan kepentingan biasanya didalam bnetuk perundang-undangan. Kemudian yang paling akhir yakni budaya politik sebagai orientasi subjektif dari individu terhadap proses politik yang menyangkut nilai politik, oleh gara-gara itu pemimpin pemerintah dan politik wajib sejalan.

Panggung Politik Militer
Panggung Politik Militer

Dalam histori militer di indonesia , militer merupakan keliru satu kaum yang menonjol. Karena nyaris selalu terlibat didalam agenda perubahan politik. Sesungguhnya militer terlibat didalam politik merupakan perihal yang telah menempel sejak awal indonesia berdiri. Disain militer sendiri adalah sebagai kekuatan yang berdiri sendiri dan tidak tinggal diam terhadap masalah politik, kemudian menjadikan militer sebagai kekuatan yang lebih stabil daripada partai politik. Namun perihal ini lah yang membuat kekaburan tugas-tugas pada sipil dan militer , peforma diranah politik dan perang. Dan keduanya tidak sanggup dipisahkan. Hakikatnya politik sebuah peperangan dengan adu strategi.

Namun di era demokrasi liberal selagi ini banyak keterlibatan langsung militer didalam panggung politik, baik legislatif maupun eksekutif. Peran dan efek militer di didalam politik memamng benar-benar terpengaruh oleh konflik kepentingan dan ketegangan kelas yang tengah bertarung memperebutkan kekuasaan. Dan dimasa saat ini kita menjumpai warga militer yang beralih menjadi waga sipil demi terjun ke dunia politik.

Ada dua pendapat tentang hak politik mereka, yaitu pro dan kontra. Pendapat yang pertama jika militer ikut dan juga didalam berpolitik maka bakal membahayakan dan menganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pendapat yang kedua, telah saatnya warga militer mempunyai hak bersuara maupun berpolitik gara-gara warga negara didalam hak dan kewajibannya tidak menyaksikan kepada profesinaya.

Akan tapi tugas utama dari militer merupakan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan problem terhadap keutuhan bangsa dan negara

Ketika kepemimpinan Presiden Soekarno sejak awal hingga akhir kepemimpinanya begitu benar-benar waspada terhadap pihak militer supaya beliau mengfungsikan parpol sebagai penyeimbang kekuatan dan efek militer di didalam politik di era demokrasi terpimpin. Beliau jelas betul sejatinya militer adalah organisasi pertahanan yang dipersenjatai oleh negara. Hakikatnya militer merupakan bahaya politik bagi negara, gara-gara mereka yang memegang senjata selalu digoda untuk menyalahgunakannya.

Biasanya warga militer yang telah berpensiun mereka mempunyai kekuatan tarik yang lebih besar untuk berpolitik . Bagi para pensiunan jenderal, selama mereka masih bertugas pun telah bersinggungan dengan dunia politik. Sehingga dunia politik bukan dunia baru, lebih-lebih mereka pernah ‘menikmati’ disaat era Orde Baru.

Ketika pemilu 2014 para Jendral terhitung bertarung didalam kancah pemilu, generasi jenderal paling akhir yang pernah berkuasa di era Orde Baru.  Untuk selalu di didalam kancah politik, dan bahwa kukuh mencalonkan diri sebagai presiden RI. Meskipun mereka tidak kembali beroleh porsi kekuasaan yang mirip layaknya pernah sebelum akan reformasi.

Salah satu contohnya Partai hanura didirikan memiliki tujuan untuk mempunyai Wiranto menjadi presiden, Partai Gerindra didirikan spesifik untuk memuluskan jalur Prabowo menjadi presiden, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai mesin politik Soetiyoso, dan Partai Demokrat untuk jalur SBY yang pada akhirnya berhasil mengantarkannya menjadi presiden Indonesia dua kali periode.

Leave a Reply